TANGGAMUS – Puluhan warga Pekon Negara Batin mendatangi kantor Kecamatan Kotaagung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung, menyusul polemik pembangunan gedung KDMP Pekon Kandang Besi yang diduga berdiri di atas lahan aset kecamatan pemberian dari warga Negara Batin Marga Liwa.
Kedatangan warga dilakukan untuk meminta kejelasan status lahan yang digunakan dalam pembangunan gedung tersebut. Situasi ini pun memicu perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
Tokoh masyarakat Pekon Negara Batin menyebut, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan gedung KDMP memang merupakan hasil swadaya masyarakat pada masa lalu. Namun, sejak era kepemimpinan Bupati Fauzan Sa’i, lokasi tersebut disebut telah disiapkan sebagai area kantor Kecamatan Kotaagung Barat.
“Lahan itu dulunya swadaya masyarakat Negara Batin dan memang dipersiapkan untuk lokasi kantor kecamatan,” ujar salah satu tokoh masyarakat saat aksi di kantor kecamatan.
Meski demikian, berdasarkan peta wilayah administrasi tahun 2005, lokasi pembangunan gedung KDMP tersebut disebut masuk ke wilayah administratif Pekon Kandang Besi, namun demikian, lahan tersebut hasil swadaya warga Negara Batin.
Di tengah polemik tersebut, Kepala Pekon (Kakon) Kandang Besi dikabarkan telah membuat surat pernyataan yang menyebut aset di lokasi pembangunan KDMP bukan merupakan aset Pekon Kandang Besi, melainkan aset masyarakat Negara Batin yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus.
Inspektur Kabupaten Tanggamus, Suhendar Zuber, turut menyoroti persoalan tersebut. Hingga persoalan status lahan dinyatakan jelas, pembangunan gedung KDMP Pekon Kandang Besi untuk sementara waktu dihentikan.
Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan penelusuran administrasi dan legalitas aset guna menghindari konflik berkepanjangan antarwarga maupun antarpekon.
(Aman)
0 Komentar